Perwajahan Pendidikan di Indonesia

sekolah-

Pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang paling mendasar dewasa ini. Zaman ketika pengetahuan adalah kebutuhan yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat di muka bumi menjadikan pendidikan sebagai primadona dalam mengejar mobilitas vertikal yang diidam-idamkan oleh hampir seluruh orang yang menempuhnya.

Pendidikan adalah suatu bentuk produk budaya yang menjadikan manusia lebih mengerti, lebih memahami dan mampu membaca apa-apa atau fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya. Bahkan tidak hanya sekedar membaca, namun mampu menjelaskan asal-usulnya, atau justru memprediksi keberlanjutan fenomena-fenomena tersebut. Pada akhirnya, pendidikan kemudian memudahkan manusia untuk memenuhi seruan Tuhan dalam menjalankan tugasnya sebagai Khalifah di muka bumi.

Di Indonesia sendiri, dulunya, pendidikan dapat digunakan sebagai indikator untuk membedakan masyarakat berdarah biru dengan kaum papa. Pendidikan dulunya juga menjadi nilai sosial yang mempengaruhi martabat seseorang di masyarakat. Seorang yang terdidik dan menjadi-katakanlah- pegawai negeri di sebuah desa terpencil jelas lebih terpandang daripada seorang petani. Bahkan, anak kepala desa akan dengan sukarela dijodohkan dengannya jika memungkinkan.

Hingga hari ini, hampir tidak banyak persepsi yang berubah terkait dengan pendidikan, bak pendidikan formal maupun pendidikan informal. Pendidikan dianggap sebagai suatu cara untuk meningkatkan mobilitas vertikal. Pendidikan dianggap sebagai metode “aman” untuk menaikkan taraf hidup menjadi ke arah yang lebih layak. Hal inilah yang kemudian salah satunya menyebabkan jumlah anggota keluarga anggota keluarga yang ada di desa tidak sama dengan jumlah anggota keluarga masyarakat yang berada di Kota.

Masyarakat desa umumnya yang cenderung berada di bawah garis kemiskinan menganggap anak adalah investasi yang jika dididik dengan baik, disekolahkan, diberikan akses pendidikan yang baik akan (suatu hari nanti) membawa mereka kepada kesejahteraan, atau setidaknya membatu keluar dari jeratan kemiskinan. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan masyarakat kota yang menganggap kehadiran anak adalah “cost” atau biaya yang harus ditanggung nantinya.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang tidak pernah berjalan mundur, maka kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap akses pendidikan adalah suatu kebutuhan yang paling mendasar untuk dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa betapa besar partispasi dan kesadaran msayarat Indonesia terhadap pentingnya nilai pendidikan.

Akan tetapi hal yang patut disayangkan adalah, besarnya minat pendidikan yang ada di Indonesia tidak dibarengi dengan kualitas pendidikan yang memadai. Mulai dari kurikulum yang diberikan, sistem perundang-undangan dan perlindungan terhadap akses pendidikan, hingga kualitas dari lembaga pendidikan.

Sejarah pendidikan yang ada di Indonesia mencatatkan diri bahwa, setidaknya telah terjadi beberapa kali pergantian kebijakan yang terkait dengan pendidikan, seperti misalnya perubahan-perubahan kurikulum. Diantaranya adalah kurikulum Leer Plan (1947), kurikulum 1954, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 1994 suplemen 1999,  Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Mata Pelajaran (KTSP) 2004.

Pada dasarnya perubahan-perubahan kebijakan terhadap kurikulum seperti yang telah dijelaskan di atas adalah semacam konsekuensi logis dari adanya dinamika yang terjadi dalam dunia politik. Namun, perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi seperti yang telah dijelaskan di atas menunjukkan inkonsistensi dari pemerintah khususnya dalam penerapan kebijakan guna meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik.

Pendidikan adalah tonggak kemajuan bangsa. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa semakin maju suatu negara, maka dapat dilihat dari semakin baiknya kualitas pendidikan di negara tersebut. Dahulu, atau bahkan hingga kini, kita masyarakat pendidikan di Indonesia biasa dijejali bahwa pada tahun 50 hingga tahun 70an, ada ribuan pelajar di Indonesia yang berasal dari negeri tetangga. Namun pada kenyataannya kini justru berbalik 180 derajat. Kualitas pendidikan dan produk terdidik negara kita bahkan telah dikangkangi jauh-jauh hari sebelum ini.  Namun tampaknya belum ada perubahan yang signifikan untuk mengatasi masalah ini.

Salah satu masalah yang cukup klasik terjadi di Indonesia yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah pergantian pengampu kebijakan yang terlalu cepat dan berlangsung hanya dalam rentang waktu lima tahun yang atau bahkan lebih cepat dari itu. Hal ini menyebabkan kebijakan pendidikan yang berlaku di Indonesia dapat berubah sewaktu-waktu yang tentunya berdampak pada lambannya pergerakan menuju peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Hal ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Jepang di mana selain masyarakat yang ada sangat sadar dengan pentingnya pendidikan, juga dibarengi dengan kualitas pendidikan yang sangat baik dengan pertimbangan ke depan. Selain itu, hal yang berbeda terjadi di Jepang adalah perubahan yang terjadi di ranah politik sama sekali tidak mempengaruhi perubahan kebijakan terhadap dunia pendidikan. Akibatnya adalah kebijakan-kebijakan pendidikan yang diterapkan terus bergerak maju tanpa adanya perubahan kurikulum seperti yang terjadi di Indonesia, dan kalaupun ada yang dilakukan hanyalah perbaikan-perbaikan terhadap beberapa lini yang masih belum berjalan dengan baik. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan Indonesia yang kebijakan terhadap dunia pendidikan sangat erat kaitannya dengan siapa yang memimpin. Akibatnya, setiap pergantian kepemimpinan, maka kurikulum dan kebijakan pendidikan lainnya terancam mengalami perbaikan.

Hingga saat ini, belum ada solusi yang pasti untuk menyelesaikan permasalahan klasik semacam ini. Mengganti sistem pemerintahan yang demokratis (yang menjadi salah satu pemicu mudahnya pergantian pengampu kebijakan pendidikan) rasanya merupakan sesuatu hal yang masih terlau di luar nalar.

Hal yang paling mungkin dilakukan adalah membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang baku dan berlaku untuk jangka masa yang panjang dan tidak mampu digugurkan atau digonta-ganti semudah mengganti kebijakan lainnya. Peraturan perundang-undangan yang mampu membuat sebuah sistem yang kebal terhadap intervensi kebijakan pemerintah yang sarat akan nuansa politis juga dan mampu menjaga kesucian sebuah nilai pendidikan.

Pendidikan adalah sebuah institusi, norma, produk budaya, dan sebuah kebutuhan yang teramat suci. Harus dirancang dengan sempurna (atau mendekati sempurna), dengan mempertimbangkan dinamisnya perkembangan dunia, serta kemudahan akses dengan kemantapan sistem yang menjamin kebutuhan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan yang sudah saatnya dimiliki bersama, yang bernama PENDIDIKAN.

Ahmad Muhaimin Alfarisy

Mahasiswa Tingkat III Fakultas Geografi UGM

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s