Pemindahan Ibukota Negara dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia

1101093-set-kawasan-bundaran-hotel-indonesia-dan-jalan-mh-thamrin-jakarta-terendam-banjir-620X310

Pewacanaan pemindahan ibukota dari Jakarta menuju wilayah lain adalah pembicaraan yang sangat hangat belakangan ini. Jakarta yang selama ini dikenal sebagai jantung negara ini saat ini dinilai sudah sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai ibukota. Oleh sebab itu pewacanaan ini semakin menguat, apalagi ditambah dengan adanya disparitas antar regional yang tengah terjadi di negara ini, khususnya jika membandingkan taraf pembangunan yang ada di Pulau Jawa dan luar Jawa.

Kemiskinan adalah salah satu masalah utama yang ingin diselesaikan dalam konsep pembangunan wilayah yang berkeadilan. Di Indonesia sendiri, sekitar 10% dari total jumlah penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Akan tetapi patut diketahui bahwa, meskipun pulau Jawa dikenal sebagai pusat pertumbuhan di Indonesia, namun pundi-pundi kemiskinan tidak sedikit pula yang berada di pulau Jawa. Pundi-pundi kemiskinan itu sendiri bahkan terdapat pula di Ibukota Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya penataan ulang terhadap konsep pembangunan di negeri ini. Pola kemiskinan yang terjadi di Pulau Jawa dengan apa yang terjadi di luar Jawa pada dasarnya berangkat dari hal yang berbeda. Kemiskinan yang terjadi di Jawa lebih identik dengan pola kemiskinan yang terjadi di negara-negara Asia. Sedangkan pola kemiskinan yang terjadi di luar Jawa lebih identik dengan apa yang terjadi di Afrika (Chaniago, et al, 2008).

Pola kemiskinan yang terjadi di pulau Jawa lebih disebabkan karena tinggi dan padatnya jumlah penduduk. Akibatnya sumberdaya yang ada, tidak cukup mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi. Begitu pula halnya dengan lapangan kerja yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk,  yang kini telah jauh melampaui angka ketersedian lapangan pekerjaan sebagai akibat adanya overurbanisasi. Sedangkan kemiskinan yang terjadi di luar Jawa lebih disebabkan karena miskinnya sumberdaya alam yang dapat diolah sebagai dampak minimnya infrastruktur. Minimnya ketersedian infrastruktur ini adalah sebagai akibat ketidaktersediannya modal, yang lebih banyak terserap ke Pulau Jawa. Oleh sebab itu dibutuhkan usaha untuk membangun pusat pertumbuhan baru yang berada di luar Pulau Jawa sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalah ini, baik untuk penyelesaian masalah kemiskinan di Pulau Jawa, ataupun masalah sejenis di luar pulau Jawa.

Pertumbuhan suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal. Beberapa faktor yang bersifat internal diantaranya adalah penguatan diri sendiri (self reinforce), dan pembatasan pertumbuhan penduduk (self limit). Sedangkan faktor-faktor eskternal dapat disebabkan oleh adanya perdagangan inter-regional, migrasi, serta adanya penanaman modal (Muta’ali, 2011).

Pemindahan ibukota menuju luar Jawa adalah suatu langkah yang sangat strategis yang dapat dilakukan guna memunculkan pusat pertumbuhan baru di Indonesia. pemindahan ibukota ini secara sistematis dapat digunakan sebagai solusi dari pemerintah untuk menyelesaikan disparitas pembangunan nasional yang selama ini terjadi. Dengan dilakukannya pemindahan ibukota yang baru ke luar Jawa, maka dengan sendirinya akan menyebabkan munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru yang disebabkan baik oleh faktor internal, maupun eksternal.

Dampak internal dari pemindahan ibukota akan terjadi di Pulau Jawa, yang khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemindahan ibukota dari Jakarta ke wilayah lain akan menyebabkan terjadinya pembatasan pertumbuhan penduduk terutama karena migrasi menuju kota Jakarta khususnya dan Pulau Jawa pada umumnya akan teralihkan, meskipun dalam jumlah yang belum dapat diperkirakan. Dengan kata lain, pemindahan ibukota menuju wilayah yang baru akan menyebabkan berubahnya arah pergerakan urbanisasi sehingga terjadi pembagian pusat konsentrasi arah pergerakan di Indonesia. Selain itu, pembangunan ibukota baru akan diiringi dengan pembangunan infrastruktur wilayah sehingga kecenderungan masyarakat untuk menjangkau infrastruktur yang selama ini hanya tersedia di Jakarta atau di Pulau Jawa akan teralihkan ke wilayah yang baru. Dengan terbatasnya pertumbuhan yang ada di Pulau Jawa, maka tentunya kesempatan untuk perbaikan kesejahteraan di masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa semakin meningkat sebagai dampak pertumbuhan penduduk yang menurun yang berujung pula pada peluang kesempatan kerja yang meningkat.

Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai dampak adanya pemindahan ibukota akan menyebabkan munculnya sebagian wilayah di sekitar wilayah Ibukota baru menjadi magnet atau kutub baru dalam perkembangan negeri ini. Pertumbuhan ini menjadi suatu keniscayaan mengingat pembangunan ibukota akan menyebabkan dibangunnya infrastruktur pendukung yang dibutuhkan sebagai penunjang kebutuhan Ibukota baru tersebut. Dengan dibangunnya ibukota yang baru, maka secara sistematis akan dibangun pula instrumen pendukung dalam perkembangan wilayah seperti permukiman, pasar, pusat industri, pusat-pusat perdagangan dan jasa, dan lain-lain. Keberadaan instrumen pendukung perkembangan wilayah ini akan secara cepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena adanya penyerapan tenaga kerja, serta instrumen pengolahan sumberdaya dan dalam tempo yang tidak terlalu lama dapat diprediksi bahwa masing-masing wilayah, terutama di sekitar tumbuhnya pusat pertumbuhan baru akan berkembang dengan sendirinya. Dampaknya ke depan adalah adanya sistem jaringan pergerakan dengan motif ekonomi yang baru dari yang awalnya berkutat di Jakarta atau di Pulau Jawa saja menjadi tumbuh ke wilayah lain di mana dibangunnya ibukota negara yang baru. Perekonomian di wilayah, baik berupa pulau, atau kota-kota besar di sekitarnya pun akan hidup dan bertumbuh seiring dengan perkembangan di pusat pertumbuhan baru tersebut.

Sebagai contoh, pembangunan ibukota baru dilakukan di Pulau Kalimantan, dengan tanpa melihat di mana lokasi persisnya (namun tentunya penempatan lokasi tersebut membutuhkan kajian yang sangat serius dan komprehensif), maka secara tidak langsung, ekonomi wilayah di sekitar wilayah ibukota baru tersebut akan turut berkembang. Perkembangan tersebut dapat dicontohkan demikian,

Pemindahan Ibukota tentunya akan diiringi dengan pemindahan seluruh elemen pemerintah pusat dari Jakarta ke wilayah baru, termasuk didalamnya sekitar 400.000 pegawai negara. Pemindahan ini tentunya akan berdampak pada pembangunan infrastruktur pendukung seperi jalan, permukiman, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur tersebut pada akhirnya membutuhkan sarana lain untuk menunjang aktivitas yang ada karena adanya kebutuhan konsumtif baik sandang, pangan, dan papan. Lahan-lahan yang ada di sekitar wilayah tersebut kemudian perlahan-lahan akan berubah menjadi lahan non pertanian yang lebih produktif. Selain itu, pembangunan kawasan industri yang selama ini lebih didominasi di Pulau Jawa akan pelan-pelan berekspansi ke wilayah pusat pertumbuhan baru sebagai dampak dari pertimbangan lokasi perijinan yang telah berpindah, serta ditambah dengan nilai strategis Pulau Kalimantan yang luas dan relatif memiliki lahan kosong yang lebih banyak dibanding Pulau Jawa. Pemindahan ibukota ke Kalimantan akan menyebabkan banyaknya proses-proses perijinan, proses pemenuhan kebutuhan pemerintah, dan urusan lainnya teralihkan ke wilayah baru, termasuk rapat-rapat pejabat daerah,unsur pemerintahan dan lain-lain. Dampaknya adalah sektor-sektor jasa dan perdagangan, misalnya saja perhotelan akan menjadi hidup. Akibatnya perkembangan wilayah akan terkatalisasi yang berujung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Namun yang perlu dan patut diperhatikan adalah, munculnya pusat pertumbuhan baru yang diprediksi akan mengurangi kesenjangan ternyata tidak selalu berhasil seperti yang diharapkan (Rustiadi et al, 2009). Pembangunan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan tanpa perencanaan hanya akan menciptakan kesenjangan-kesenjangan baru atau disparitas baru di tingkat lokal. Hal ini disebabkan karena pembangunan pusat pertumbuhan baru memungkinkan adanya pergerakan modal dan tenaga kerja daerah rural dan pheriperi besar-besaran menuju pusat pertumbuhan baru atau yang biasa disebut dengan backwash effect atau plarization effect. Akibatnya yang terjadi adalah hubungan antara pusat pertumbuhan baru dengan wilayah di sekitarnya -yang terbelakang- justru menciptakan hubungan yang eksploitatif. Hubungan eksploitatif itu dapat berupa modal, tenaga kerja, ataupun sumberdaya alam. Hubungan ini pada akhirnya hanya akan menciptakan sebuah pusat pertumbuhan baru, namun memiliki sifat dan karakter yang tidak berbeda halnya dengan apa yang terjadi kini di Jakarta.

Hal yang perlu dicatat adalah munculnya pusat pertumbuhan baru pasti akan menyebabkan perubahan yang besar terutama dalam perekonomian wilayah serta mempengaruhi hubungan atau interelasi khususnya antar wilayah desa dan kota, atau wilayah terbangun dengan wilayah sekitarnya. Hubungan yang eksploitatif antara desa dan kota dapat terjadi apabila pembangunan yang dilakukan di wilayah pertumbuhan baru tidak direncanakan untuk terintegrasi dengan kawasan di sekitarnya. Sebagai contoh, pusat pertumbuhan baru akan menyebabkan munculnya pusat-pusat industri dan perdagangan baru di wilayah tersebut. Munculnya pusat-pusat industri dan perdagangan tentunya akan mampu menciptakan peluang kerja yang lebih besar. Jika di saat yang bersamaan pemerintah tidak melakukan upaya-upaya untuk peningkatan peluang kerja di desa atau wilayah pinggiran, maka dapat dipastikan akan terjadi ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh masayarat desa atau pinggiran menuju desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf penghidupan yang lebih baik. Sehingga pada akhirnya akan menciptakan disparitas lokal yang tentunya menggangu perkembangan wilayah yang ideal.

Oleh sebab itu, pada dasarnya pemindahan letak ibukota  memang akan menciptakan pusat pertumbuhan baru di Indonesia yang secara agregat mampu memperbaiki pembangunan yang dinalai senjang secara nasional. Akan tetapi kebijakan tersebut berpotensi pula menimbulkan disparitas dalam tingkat lokal, khususnya untuk wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya namun tidak memiliki kemampuan dan daya dukung wilayah yang memadai.

Jikapun kemudian akan dilakukan pemindahan Ibukota dari Jakarta ke wilayah lain, misalnya saja ke wilayah Kalimantan, maka harus dilakukan perencanaan yang benar-benar matang dan komprehensif , bagaimana kemudian wilayah yang dipilih dapat menjadi Ibukota baru sebagai wilayah yang mampu mejadi episentrum perekonomian Indonesia baru, yang mampu mengakusisi Indonesia baik dalam tingkat Nasional, maupun dalam tingkat lokal.

Agenda pemindahan ibukota ke wilayah lain misalnya ke Kalimantan adalah sebuah agenda besar yang menjadi kunci dalam penataan Indonesia yang lebih maju yang harus disertai dengan penataan kembali kota-kota besar lainnya di Indonesia, termasuk pula Jakarta. Hal ini dilakukan agar pembangunan tertap berjalan dengan seimbang dan ideal. Terlepas dari faktor ekonomi, pembangunan ibukota baru seperti misalnya di Kalimantan yang tengah diwacanakan, bisa menjadi “jubah” pemersatu Bangsa Indonesia dari segala penjuru yang pada akhirnya mampu meningkatkan nasionalisme sebagai akibat penempatan ibukota yang terletak di tengah-tengah Indonesia. Sebuah persatuan yang tidak hanya mampu memajukan Indonesia sebagai pemegang tampuk perekonomian masa depan, namun juga menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki martabat yang dilandasi dengan nasionalisme yang kuat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s